Diplomat Indonesia Punya Prosedur Tetap

Demi mencegah penyadapan pihak lain, diplomat Indonesia punya prosedur tetap (protap) setiap kali menghadiri pertemuan di luar negeri. Salah satunya dengan tidak menggunakan piranti yang diberikan pihak lain.

Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, saat berbicara kepada VIVAnews, Jumat 1 November 2013, soal isu penyadapan oleh Rusia. Pada KTT G20 September lalu di St. Petersburg, Rusia diduga memberikan souvenir berupa USB dan Charger yang bisa menyedot data di laptop para delegasi.

Faizasyah mengatakan sudah menjadi protap para diplomat Indonesia untuk tidak menggunakan piranti yang tersedia. Dia mengatakan, dalam protap, diplomat tanah air hanya menggunakan piranti milik KBRI di negara tersebut.

Faizasyah sendiri mengaku tidak akan menyimpan berbagai dokumen penting di dalam piranti yang diberikan oleh panitia penyelenggara. Dia mengatakan, dokumen penting disimpan di piranti terpisah atau yang dibawa langsung dari Indonesia.

"Itu sudah menjadi protap bagi tiap diplomat asal Indonesia," kata dia.

Pemerintah Indonesia pun, ujarnya, selalu mengedepankan keamanan informasi. "Mereka memberlakukan keamanan informasi yang bersifat tertutup dan sulit diketahui oleh pihak ketiga," kata dia.

Contoh lainnya, para diplomat tidak akan menggunakan sistem yang sifatnya terbuka seperti surat elektronik dengan pusat data yang masih mengandalkan pihak ketiga.

"Kalau masih menggunakan server yang dikelola oleh pihak ketiga seperti surel, ya kami sudah dapat menduga bahwa itu rawan disadap. Sebisa mungkin, kami akan menggunakan pusat data yang dikelola pemerintah," ujarnya.

Rusia dilaporkan membagikan USB yang telah dimodifikasi itu pada 300 delegasi dari 20 negara anggota G20. Faizasyah mengatakan, Presiden SBY tidak menerimanya karena hanya untuk delegasi. Sementara dia mengaku tidak memperoleh satu pun barang itu.

"Saya kehabisan cinderamata saat KTT G20 kemarin. Para jurnalis malah banyak yang dapat sementara saya tidak kebagian," ujar Faiz sambil tertawa.

Indonesia, lanjutnya, bisa juga turut mempelajari teknologi Rusia dalam USB itu, agar para diplomat bisa  menangkal apabila Indonesia dijadikan target spionase. "Jadi dipelajarinya bukan untuk ikut menyadap ya," ujar dia.

Permasalahan XL dan Axis

PT XL Axiata Tbk sepakat untuk mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia (Axis). Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) antara XL dan Saudi Telecom Company selaku pemegang saham terbesar Axis serta Teleglobal Investment B.V, anak perusahaan STC.

Menanggapi hal itu, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kominfo, Gatot Dewa S Broto, mengatakan, proses akuisisi dua operator seluler itu masih berjalan. Belum resmi selesai. "Masih ada beberapa dokumen yang kami minta ke XL yang belum dilengkapi. Dokumennya hampir mirip dokumen waktu seleksi kanal ketiga 3G itu," jelas Gatot melalui pesan instan, hari ini, Jumat 27 September 2013.

Terkait proporsi frekuensi, Gatot menjelaskan, kedua operator itu sudah menyadari bagaimana nanti posisi frekuensi kedua operator. Terkait ini masih dibahas tim adhoc BRTI dan Kominfo untuk finalisasi. "Di surat persetujuan prinsip dari Pak Menteri (Tifatul Sembiring) pun yang tempo hari dikirim, masih bersyarat mematuhi rencana pengalokasian spektrum nanti dari pemerintah," lanjutnya.

Selebihnya, Gatot melanjutkan, Kominfo menyerahkan proses akuisisi kepada XL dan Axis. Kementerian hanya regulator dan menyerahkan pada mekanisme business to business (B2B). "Yang perlu diperhatikan, dari kami hanya mendukung merger. Jadi, regulator harus menata ulang proporsi alokasi pita frekuensi, bukan menjumlahkan pita frekuensi Axis dan XL," tegasnya.

Dukungan merger, menurut dia, dalam rangka konsolidasi jumlah operator agar kualitas jaringan bisa memenuhi kriteria mobile-broadband. "Termasuk para pemain CDMA-850 juga harusnya segera bersiap menyatukan jaringannya, meski tidak akan menyatukan perusahaan atau merger," ujarnya.